About Us

MINEVIK Machinery is a leading and pioneering enterprise with the most advanced international level in R&D, manufacturing and selling of large-scale crushing & screening plants and beneficiation plants.

large-scale crushing & screening plants and beneficiation plants.

All of our equipment have got ISO international quality system certification, European Union CE certification and Russian GOST certification.

  • In central China-Zhengzhou, covering 140 thousand square meters
  • Win-win cooperation and create more value to customers
  • Exported large quantities and high-end mobile crushing plant and milling equipments to Russia, Kazakhstan, Indonesia, Ecuador, South Africa, Nigeria, Turkey more than 100 countries .

Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Our Products

AS a leading global manufacturer of crushing and milling equipment, we offer including quarry, aggregate, grinding production and complete stone crushing plant. We also supply individual crushers and mills as well as spare parts of them.

Services

Our goal is to guarantee the excellent operation equipment with high safety for our customers and minimize the downtime of the machine by predictive maintenance. Kefid service and original accessories can be 100% trusted at the time of maintenance.

SERVICE AND SUPPORT

Minevik service and original accessories can be 100% trusted at the time of maintenance.

ACCESSORIES CENTER

striving to enable customers to get the parts in the nearest place.

SALES MARKET

Our sales market is spread all over more than 100 countries and regions

hukum islam tentang pertambangan

[randpic]

Dasar-Dasar Hukum Pertambangan : Training Pertambangan

Oct 30, 2013· Hukum Pertambangan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang pertambangan, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Kita akan mempelajari hukum yang berlaku saat ini yang mengatur segala sesuatunya tentang Pertambangan.

More
[randpic]

Makalah Hukum Pertambangan (Pengelolaan dan Pemanfaatan

Makalah Hukum Pertambangan (Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam) BAB I. Pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. 6. Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan

More
[randpic]

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum

| Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan (“Permendag 29/2012”) mengatur mengenai ekspor Produk Pertambangan.

More
[randpic]

Catatan Monar: MAKALAH HUKUM PERTAMBANGAN

Jun 08, 2012· MAKALAH HUKUM PERTAMBANGAN BAB I. PENDAHULUAN. , sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Walaupun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan. Dewasa ini banyak fakta juga mengemukakan bahwa

More
[randpic]

HUKUM PERTAMBANGAN

Apr 11, 2012· Hukum harus memberikan kepastian mengenai norma yang harus dipatuhi atau dihindari bagi setiap orang/badan yang terkena akibat hukum dari suatu pengaturan. Dengan tidak adanya kepastian hukum, maka akan terhambatnya pertumbuhan perekonomian dan dalam hal sektor pertambangan, maka investasi akan terhambat.

More
[randpic]

Tindak Pidana Pertambangan oleh Koorporasi menurut UU No.4

Jan 15, 2017· Bila ditelaah jauh, dapat dikatakan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat dipertanggungjawabkan pengurus dan korporasinya berdasarkan Pasal 163 ayat (1).

More
[randpic]

Pengertian Hukum Pertambangan | Gudang Ilmu Pengetahuan

“hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih – bijih dan mineral – mineral dalam tanah” Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum

More
[randpic]

SEMUA TENTANG MAKALAH: MAKALAH PERTAMBANGAN

Pada mulanya undang-undang pokok pertambangan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, Peraturan Daerah dan

More
[randpic]

MAKALAH TENTANG TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.

More
[randpic]

(Artikel 4) Hukum Pertambangan di Indonesia

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan meineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih.

More
[randpic]

HUKUM PERTAMBANGAN

Persoalan hukum pertama, aksi korporasi tersebut melanggar ketentuan Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang mengatur bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham

More
[randpic]

(Artikel 4) Hukum Pertambangan di Indonesia

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan meineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih.

More
[randpic]

PIDANA KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IZIN hukum-hukum

Izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 adalah izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin pertambangan khusus (IUPK) adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 wajib dimiliki izin

More
[randpic]

1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

Hukum Adat ialah hukum yang mengatur hubungan anggota masyarakat dalam rangka susunan adapt kebiasaan masyarakat setempat. Contoh : Pengaturan tentang tanah, pengaturan tentang perkawinan dll. D. Hukum Islam Pengaturan-pengaturan menurut Agama Islam sejauh mengenai hubungan kekeluargaan dalam Islam Contoh : Hukum kewarisan, hukum perkawinan dll.

More
[randpic]

Materi Lengkap Pengertian Hukum Pertambangan 2019

Dec 19, 2017· Pengertian Hukum Pertambangan – Hukum pertambangan menurut Salim HS adalah: “keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

More
[randpic]

PERKEMBANGAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN

PERKEMBANGAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT DENGAN LAHIRNYA UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Oleh: Rafki Rahmat, MY.,SH (Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNAND, NIM: 1320112001) A. LATAR BELAKANG Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya

More
[randpic]

Ulasan lengkap : Ketentuan Hukum Pertambangan Rakyat

Sep 29, 2016· Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, kawasan pertambangan rakyat disebut dengan wilayah pertambangan rakyat. Wilayah pertambangan rakyat (“WPR”) adalah salah atu bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Jalan Berliku Hukum Islam di Indonesia Law

More
[randpic]

KOMPILASI HUKUM ISLAM HUKUM PERKAWINAN

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

More
[randpic]

Hukum Saham Menurut Islam, Berdasar Fatwa MUI | Muamalatku

Apr 24, 2019· Pembahasan Hukum Jual Beli Saham Dalam Islam. Sebenarnya, Tentang hukum pasar modal -atau investasi saham secara khusus-, Dewan Syariah Nasional MUI telah menelitinya dan membuat fatwa terkait pasar modal. Fatwa tersebut adalah Fatwa DSN No. 40. Mari kita coba pahami fatwa tentang hukum saham tersebut.

More
[randpic]

Perkembangan Hukum Islam | e-Jurnal, Makalah, Berita

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Bagian I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan.

More
[randpic]

(PDF) Makalah mengenai Studi Kasus Pertambangan dalam

Makalah mengenai Studi Kasus Pertambangan dalam Ranah Hukum Pembangunan. “Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU PMB 2009), LN RI Tahun 2009 Nomor 4 dan TLN RI Nomor 4959, dalam penyelenggaraan urusan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum

More
[randpic]

Pengertian Hukum Pertambangan Dan Ruang Lingkup Hukum

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan meineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih.

More
[randpic]

TOKO BUKU RAHMA: HUKUM PERTAMBANGAN

Jun 01, 2014· Kuasa Pertambangan, Bentuk Kuasa Pertambangan, dan Hak Serta Kewajibannya Perlunya Revisi UU NO.22 Th 2001 ttg Minyak dan Gas Bumi BAB 3 TINJAUAN TERHADAP UU No.4 TEHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

More
[randpic]

Artikel Hukum: Kepemilikan Bahan Galian Pertambangan dalam

Artikel Hukum: Kepemilikan Bahan Galian Pertambangan dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Status Tambang Rakyat Ilegal di Mandailing Natal)

More
[randpic]

(PDF) Makalah mengenai Studi Kasus Pertambangan dalam

Makalah mengenai Studi Kasus Pertambangan dalam Ranah Hukum Pembangunan. Sarah Khanita. Download with Google Download with Facebook fungsi pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah: 1) Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian

More
[randpic]

Pengertian Hukum Pertambangan Dan Ruang Lingkup Hukum

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan meineral-mineral dalam tanah.

More
[randpic]

Artikel Hukum: Kepemilikan Bahan Galian Pertambangan dalam

Artikel Hukum: Kepemilikan Bahan Galian Pertambangan dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Status Tambang Rakyat Ilegal di Mandailing Natal)

More
[randpic]

Hukum Sumber Daya Alam Disektor Pertambangan |

Dinamika perkembangan politik hukum pertambangan terjadi pada tahun 2009 ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan (UU No.11 Tahun 1967).

More
[randpic]

Sumber-Sumber Hukum Pertambangan | Love & Respect

Pada dasarnya, sumber hukum pertambangan dibedakan menjadi 2, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sedangkan sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum.

More
[randpic]

Pengertian Hukum Islam, Sumber dan Tujuan – Islam, Al

Untuk melengkapi postingan tentang pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, syariat Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (mukallaf) atau orang yang sudah baligh, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi basah (tanda dewasa).

More
[randpic]

TOKO BUKU RAHMA: HUKUM PERTAMBANGAN

Jun 01, 2014· Kuasa Pertambangan, Bentuk Kuasa Pertambangan, dan Hak Serta Kewajibannya Perlunya Revisi UU NO.22 Th 2001 ttg Minyak dan Gas Bumi BAB 3 TINJAUAN TERHADAP UU No.4 TEHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

More
[randpic]

Khayatudin_ Hukum: Izin di Bidang Pertambangan

Izin usaha bidang pertambangan, yang dikenal dengan istilah kuasa pertambangan, yang pertama kali pengguanaan istilahnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960, tentang pertambangan, adalah salah satu bentuk perizinan atau dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan.

More
[randpic]

JUDUL DISERTASI ILMU HUKUM | BIMBINGAN SKRIPSI TESIS

harmonisasi hukum pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai di era otonomi daerah pembangunan hukum nasional di tengah pluralitas hukum: transformasi hukum islam ke dalam sistem hukum nasional republik indonesia kedudukan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis: studi terhadap politik hukum kedudukan dprd pada

More
[randpic]

TUGAS MAKALAH TENTANG TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.

More
[randpic]

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

tinjauan hukum islam terhadap hak pengelolaan pertambangan menurut undang-undang nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ABSTRAK Sistem perizinan hak pengelolaan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

More
[randpic]

pengetahuan tentang hukum: UU pertambangan

k. Wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia; l. Perusahaan Negara: a. Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku; b. Badan hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara; m.

More
[randpic]

Pengelolaan Pertambangan dan Energi: Analisis dalam

Indonesia termasuk negara yang kaya raya dengan pertambangan dan energy, termasuk pertambangan batubara. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hendaknya memberi kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat. Isu penelitian yang dikaji dalam tulisan ini adalah untuk menganalisis esensi hukum Islam yang terkandung dalam

More
[randpic]

ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Nov 28, 2016· Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara merupakan produk hukum yang menggantikan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. UU Minerba lama banyak mengandung kepentingan-kepentingan Orde Baru serta dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman.

More

Contact

When we get your inquiries, we will send tailored catalogue, pricelist, delivery, payment terms and other,required details to you by email within 24 hours..